Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang
dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar filsafat negara
(pilisophisce gronslag). Dalam kedudukan ini Pancasila merupakan sumber
nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara,
termasuk dalam sumber tertib hukum di
Indonesia,
sehingga Pancasila merupakan sumber nilai, norma dan kaidah baik moral
maupun hukum di Indonesia. Oleh karenanya, Pancasila merupakan sumber
hukum negara baik yang tertulis maupun yang tak tertulis atau convensi.
Yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara. Untuk menyelediki hukum dasar suatu negara tidak
cukup hanya menyelidiki pasal-pasal UUD nya saja, akan tetapi harus menyelidiki juga bagaimana prakteknya dan suasana kebatinannya dari UUD itu.
Hukum dasar tertulis (UUD) merupakan kerangka dan tugas-tugas
pokok dari badan-badan pemerintah suatu negara dalam menentkan mekanisme
kerja badan-badan tersebut seperti ekslusif, yudikatif dan legislatif.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis, kedudukan dan fungsi dari UUD 1945 merupakan pengikat bagi pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarkat, warga negara Indonesia sebagai hukum dasar UUD 1945 memuat normat-norma atau aturan-aturan yang harus diataati dan dilaksanakan.
Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, oleh
karena itu dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara
diatur dalam system peraturan perundang – undangan. Hal inilah yang
dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Republik Indonesia.
Hal ini tidaklah lepas dari eksistensi pembukaan UUD 1945, yang
dalam konteks ketatanegaraan Indonesia memiliki kedudukan yang sangat
penting karena merupakan suatu staasfundamentalnorm dan berada pada
hierarkhi tertib hukum tertinggi di Indonesia. Dalam kedudukan dan
fungsi Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, pada hakikatnya
merupakan suatu dasar dan asas kerohanian dalam setiap aspek
penyelenggaraan negara termasuk dalam penyusunan tertib hukum di
Indonesia.
Maka kedudukan Pancasila sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan tentang pembukaan UUD yang termuat dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7, hal ini dapat disimpulkan bahwa pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum positif Indonesia.
Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945
yang di dalamnya terkandung dasar filsafat Indonesia. Dapat kita bahwa
pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI. Dalam beberapa tahun ini
Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar mengenai system
ketatanegaraan.
Dalam hal perubahan tersebut Secara umum dapat kita katakan bahwa perubahan mendasar setelah empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD
tersebut, yang semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan
Penjelasannya, berubah menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan
pasal-pasal.
Penjelasan UUD 1945, yang semula ada dan kedudukannya mengandung
kontroversi karena tidak turut disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus
1945, dihapuskan. Materi yang dikandungnya, sebagian dimasukkan, diubah
dan ada pula yang dirumuskan kembali ke dalam pasal-pasal amandemen.
Perubahan mendasar UUD 1945 setelah empat kali amandemen, juga
berkaitan dengan pelaksana kedaulatan rakyat, dan penjelmaannya ke dalam
lembaga-lembaga negara.
Sebelum amandemen, kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis yang terdiri
atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan
golongan-golongan itu, demikian besar dan luas kewenangannya. Antara
lain mengangkat dan memberhentikan Presiden, menetapkan Garis-garis
Besar Haluan Negara, serta mengubah Undang-Undang Dasar.
Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum
cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang
kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat,
penghormatan hak asasi manusia dan otonomi daerah. Hal ini membuka
peluang bagi berkembangnya praktek penyelengaraan negara yang tidak
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945, antara lain sebagai berikut:
- Tidak adanya check and balances antar lembaga negara dan kekuasaan terpusat pada Presiden
- Infra struktur yang dibentuk, antara lain partai politik dan organisasi masyarakat.
- Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan untuk memenuhi persyaratan
demokrasi formal karena seluruh proses tahapan pelaksanaannya dikuasai
oleh pemerintah.
- Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistem monopoli dan oligopoli.
Dengan demikian seluruh peraturan perundang – undangan di Indonesia
harus bersumber pada Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung
dasar filsafat Indonesia.
1. Hukum dasar yang tidak tertulis (Convensi)
Hukum dasar yang tidak tertulis atau sering disebut convensi, merupakan
aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara. Convensi ini merupakan pelengkap dari
aturan-aturan dasar yang belum tercantum dalam Undang-Undang Dasar dan
diterima oleh seluruh rakyat dan tidak boleh bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar. Dalam praktek penyelenggaraan negara yang sudah
menjadi hukum dasar tidak tertulis, yaitu Pidato kenegaraan Presiden di
depan sidang DPR Setiap tanggal 16 Agustus, penyampaian
pertanggungjawaban Presiden di depan MPR dan Penilian MPR terhadap
pertanggung jawaban tersebut. Rancangan GBHN oleh Presiden pada MPR.
2. Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari
bahasa Inggris
“Constitution” dan bahasa Belanda “Constitute” yang diterjemahkan
dengan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan kebiadaan orang Belanda dan
Jerman dalam perbincangan sehari-hari menggunakan istilah Groundwet
(Ground = Dasar, Wet = Undang-undang) keduanya menunjukkan naskah
tertulis.
